Telpon/WA:
0878-2002-0008
Jam Operasional
- Senin : 11:00 – 19:00
- Selasa : 11:00 – 19:00
- Rabu : 11:00 – 19:00
- Kamis : 11:00 – 19:00
- Jumat : 11:00 – 19:00
- Sabtu : 11:00 – 18:00
- Minggu : Libur
Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru mengenai tarif batas atas (TBA) tiket pesawat domestik. Jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan, biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge tidak lagi dikenakan kepada penumpang.
Kabar yang dinantikan para pengguna transportasi udara mulai menemukan titik terang. Pemerintah memastikan sedang merampungkan formulasi baru tarif batas atas (TBA) tiket pesawat domestik yang nantinya akan menjadi acuan bagi maskapai dalam menetapkan harga tiket.
Salah satu perubahan yang paling menarik perhatian adalah rencana penghapusan fuel surcharge. Selama ini, komponen tersebut menjadi biaya tambahan yang dibebankan kepada penumpang ketika harga avtur mengalami kenaikan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa dalam skema TBA yang baru, seluruh komponen biaya operasional maskapai, termasuk biaya bahan bakar, akan dimasukkan ke dalam struktur tarif. Dengan begitu, maskapai tidak lagi perlu mengenakan fuel surcharge secara terpisah kepada penumpang.
Menurut Dudy, tarif batas atas yang berlaku saat ini sudah cukup lama digunakan karena terakhir kali ditetapkan pada 2019. Padahal, kondisi industri penerbangan telah banyak berubah.
Harga avtur mengalami fluktuasi, nilai tukar rupiah bergerak dinamis, sementara biaya operasional maskapai juga terus mengalami penyesuaian. Perubahan tersebut dinilai membuat struktur tarif lama tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Meski formulasi TBA baru sudah disiapkan, pemerintah belum akan langsung memberlakukannya.
Kementerian Perhubungan masih menunggu situasi pasar energi lebih stabil, terutama harga avtur dan perkembangan harga minyak dunia. Ketika kondisi tersebut mulai membaik, aturan baru mengenai tarif batas atas akan segera diterapkan sebagai dasar penetapan harga tiket pesawat domestik.
Selama masa transisi, mekanisme fuel surcharge masih tetap digunakan sebagai penyesuaian terhadap perubahan biaya bahan bakar yang harus ditanggung maskapai.
Bagi masyarakat, kebijakan ini diharapkan membuat struktur harga tiket menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Penumpang nantinya tidak lagi melihat adanya biaya tambahan bahan bakar yang muncul secara terpisah karena seluruh komponen telah dihitung ke dalam tarif dasar.
Di sisi lain, maskapai juga memperoleh kepastian mengenai struktur tarif yang lebih sesuai dengan kondisi operasional saat ini.
Baca Juga :
Lowongan Kerja di Djarum 2026
Pelaku industri penerbangan menilai kepastian regulasi menjadi hal penting agar maskapai dapat menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan pelayanan kepada penumpang.
Namun pemerintah juga tetap menegaskan bahwa aspek keterjangkauan tarif akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan baru. Tujuannya agar penyesuaian tarif tidak memberatkan masyarakat sekaligus tetap memberikan ruang bagi maskapai untuk beroperasi secara sehat.
Ke depan, arah pergerakan harga minyak global dan avtur diperkirakan masih menjadi faktor yang sangat menentukan. Selama volatilitas kedua komoditas tersebut masih tinggi, pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar tarif penerbangan tetap mencerminkan kondisi pasar tanpa mengorbankan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan industri penerbangan nasional.